Hai Sahabat Latis, kali ini mimin mau ngedongengin kalian boleh ga nih? Judul dongengnya adalah Indonesia dari masa kemerdekaan hingga reformasi. Are you ready?

Indonesia dari Masa Kemerdekaan

Tentu saja sebelum mencapai kata merdeka ada beberapa hal yang perlu dilakukan seluruh aspek rakyat Indonesia.

Persiapan yang dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia yaitu Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Barulah kemudian hasil rapat PPKI menghasilkan beberapa keputusan penting untuk membentuk NKRI, yaitu :

a. Pengesahan UUD 1945

b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

c. Pembagian Wilayah Indonesia

d. Pembentukan Kementerian

Latar Belakang Persiapan Kemerdekaan Indonesia

indonesia dari masa kemerdekaan — sumber Freepik

Peristiwa Rengasdengklok adalah titik balik terutama adanya peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini membuat para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia.

Barulah kemudian perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dirumah Laksamana Maeda. Ir. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya yaitu 17 agustus 1945. Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Barulah lalu naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik.

Ada lagi nih konferensi yang menyatakan Indonesia harus dikembalikan oleh Belanda. Indonesia memperoleh kedaulatan setelah penandatanganan Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Tanggal 27 Desember 1949. Saat itu dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Tapi bentuk negara serikat yang disepakati pada Konferensi Meja Bundar tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Soalnya Indonesia inginnya Republik, bukan Serikat.

Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS dan RI dengan keputusan inti kembali mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada juga kejadian Finek yang kemudian menghasilkan rancangan:

a. Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB

b. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral

c. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain

Barulah kemudian kita lanjutkan pada masa pemerintahan yang akan kita mulai dari Parlementer.

a. Pemerintahan Parlementer

Napak Tilas

Persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibu kota kolonial Batavia di tahun 1945-1949.,

Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Peristiwa politik yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer antara lain adalah tujuh kali pergantian kabinet. Amazing ini banyak banget ya. penyelenggaraan Pemilu pertama, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, dan gangguan kemanan seperti, pemberontakan DI/TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS, dan pemberontakan PRRI/Permesta.

Dari segi ekonomi, terciptalah sistem ekonomi gerakan banteng. Mereka adalah:

a. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional

b. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit

c. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju

Kalau kalian lihat sekilas, ini sudah benar-benar bijak sekali.

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan masa Demokrasi Parlementer yaitu Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan banteng, nasionalisasi perusahaan asing, Finansial Ekonomi (Finek), dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).

b. Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan yang gagal di Sumatra, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan masa Demokrasi Terpimpin adalah

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)
Devaluasi Mata Uang Rupiah
Deklarasi Ekonomi

Kebijakan politiknya adalah:

Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Penyimpangan terhadap UUD 1945
Kekuatan Politik Nasional
Politik Luar Negeri

Ada juga masalah ini ya. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962. Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang dibentuk PBB.

Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia, pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB.

c. Orde Baru

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Adapun program jangka panjang diwujudkan dengan pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan.

Perkembangan Politik Masa Orde Baru yaitu :

Dibentuknya Supersemar
Penataan Stabilitas Politik
Penyederhanaan Partai Politik
Pemilihan Umum
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
Dwi Fungsi ABRI

Langkah- langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik yaitu :

1). Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

2). Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

3). Kembali Menjadi Anggota PBB

4). Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN

d. Orde Reformasi

Perkembangan Politik Masa Reformasi yaitu : Sidang Istimewa MPR 1998, Otonomi Daerah, Pencabutan Pembatasan Partai Politik, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan Penyelenggaraan Pemilu.

Upaya penanggulangan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dilakukan secara bertahap dan mulai menunjukkan hasilnya beberapa tahun kemudian.

Pada era reformasi, amanat UUD 1945 dalam bidang pendidikan mulai dilaksanakan dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20%.

Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi, yaitu :

a. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

B.J Habibie menetetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi yaitu :

Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi
Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian
Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00
Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri

b. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Beliau menjabat cukup singkat sehingga kurang terlihat sepak terjangnya.

c. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Pada masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. dengan menerapkan kebijakan yaitu :

Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar
Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun
Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

d. Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

Banyak yang sebenarnya bisa digali dari masa pemerintahan pak SBY namun yang diingat hanya kenaikan BBM. Padahal di masa inilah KPK dibentuk dan telah banyak terjaring para koruptor walau memang yang terciduk dari partainya sendiri.

e. Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Nah inilah rangkaian dongeng yang mau mimin ceritakan. Semoga sahabat Latis tidak pusing. Yuk kalian asah daya ingat kalian dengan contoh soal di bawah ini.

Contoh Soal Indonesia dari Masa Kemerdekaan:

Sebutkan kebijakan ekonomi masa pemerintahan bu Megawati!

Jawab:

Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar

Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun

Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2. Bagaimana cara presiden BJ Habibi mengelola perekonomian negara?

Jawab:

Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi

Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian

Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah

Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00

Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri

Setelah mendapat pencerahan darihttps://tutorindonesia.co.id beberapa penjelasan di atas kira-kira gimana nih Sahabat Tutor Indonesia? pembahasan Kemerdekaan Indonesia hingga masa reformasi sulit ga sih? Biar makin paham materinya yuk ikutan les di tutor private dijamin nilai kamu bakal meningkat drastis.

Indonesia Dari Masa Kemerdekaan Hingga Reformasi | Sejarah Kelas IX